Bantaeng, Pendidikan Gratis Minus Kualitas
“Long life education”
“Tranfer of knowledge, tranfer of value”
Momen 2 mei 2011 kali ini adalah momen untuk melakukan evaluasi kritis terhadap perjalanan pendidikan kita. Pendidikan yang diharapkan untuk membangun kualitas anak bangsa baik nasional, regional dan lokal daerah. Pendidikan yang menjadi tumpuan harapan bangsa untuk membangun masyarakat indonesia yang memiliki daya saing menyambut globalisasi hanya bisa terwujud jika pendidikan mampu melakukan pencerdasan anak bangsa. Sulawesi selatan sebagai provinsi yang menetapkan penganggarang khusus untuk menghapuskan buta hurup dengan mendorong pendidikan gratis 9 tahun. Walaupun proses penganggaran pendidikan gratis bagi masyarakat sulawesi selatan masih menuai kontraversi disebabkan anggaran pendidikan gratis yang diprogramkan gubernur justru masih harus menggunakan anggaran daerah kabupaten kota yang akan mendapatkan dana pendidikan gratis dari gubernur. Karena pada kenyataannya penganggaran 40% gubernur dan 60% kabupaten kota membuat program gubernur hanyalah progran setengah hati karena daerah masih menanggung lebih banyak dari pada gubernuran, bukan hanya itu sebelum pemerintah provinsi menggratiskan pendidikan ternyata banyak kabupaten sejak awal sudah mengratiskan, misalnya Pangkep dan Sinjai, sehingga kabupaten yang sudah terlanjur menggratiskan tidak ingin lagi melakukan apa yang dilaksanakan gubernuran karena mereka sudah lebih awal dilakukannya.
Untuk konteks Bantaeng, jauh sebelum gubernur menawarkan pendidikan gratis pemda yang waktu itu(2005) sudah menggratiskan pendidikan. Jika ada program gratis sekarang hanyalah kelanjutan dari program pemerintah sebelumnya(bukan berarti pemerintah sebelumnya memiliki prestasi lebih baik dari pemerintahan sekarang dengan menggratiskan pendidikan) sehingga program pendidikan gratis pemerintahan sekarang dan kepala dinas terkait(dinas pendidikan dan olahraga) tidak memiliki lagi legitimasi publik yang memadai sebagai sebuah program prioitas, atau layak untuk dijual, kenapa? Karena barangnya sudah tua kecuali menjualnya seharga dengan pakaian cakar(cakar pakaian yang dibeli dari pasar lambocco yang harganya sudah murah karena cakar sudah menjadi pakaian lusuh). Jika pemerintah dan kepala dinas pendidikan ingin memiliki simpati publik dan berfikir masalah Bantaeng dalam konteks pendidikan maka yang harus dijawab adalah soal kualitas pendidikan.
Minus Kualitas Pendidikan Bantaeng
Kita ketahui bersama Bantaeng saat ini memiliki tingkat pencitraan publik yang sangat tinggi. Pencitraan Bantaeng sebagai kabupaten yang memiliki kapasitas, kualitas dan memiliki sumber daya alam, sangat terbantu oleh media dan publikasi yang dilakukan PEMDA dan bekerjasama atas kerja sama beberapa media cetak dan elektronik bias dari itu Bantaeng sudah merajai seluruh kabupaten di sulawesi selatan dan bahkan memiliki kekuatan trusth jauh melampaui daerah-daerah lainnya. Yang amat disayangkan jika fakta dengan citra publik tidak mampu diseimbangkan dan disejajarkan maka yang terjadi adalah pembohongan publik secara keseluruhan, tentu saja publik akan menagih hal itu dan mempertanyakan bahkan akan ada yang datang berkunjung mempertanyakan bahkan sampai meminta bukti produk Bantaeng yang bisa dikerja samakan dengan daerahnya,perusahaannya dan seagainya.
Getolnya pencitraan Bantaeng dalam setiap even-even penting membuat Bantaeng harus siap dengan semua resiko(dibanjiri oleh pelaku usaha dan kunjungan daerah lain)tentu Bantaeng diharapkan menyediakan barang pesanan. Pada konteks pendidikan, Bantaeng yang sejak awal memili program untuk meningkatkan mutu pendidikan gratis sampai saat ini belum terasa secara luas ke masyarakat. Memang dengan adanya perpustakaan keliling dan pembangunan perpustakaan daerah di Lamalaka yang dirintis oleh pemerintah dan dinas terkait diharapkan bisa menjawab salah satu bagian dari kualitas membaca siswa dan masyarakat, namun amat disayangkan karena program ini hanya dilakukan dan dilaksanakan secara seremonial belaka, dilaksanakan dengan pendekatan struktural, pendekatan birokratis dengan mengabaikan mekanisme kultural dan tradisi membaca oleh pihak yang bertanggungjawab. Coba bayangkan jika program ini dijalankan sementara minat baca siswa dan masyarakat tidak ada tentu saja tidak ada gunanya program ini justrun hanya akan menghabiskan uang rakyat saja.
Disisi lain maraknya praktek pelanggaran oleh oknum kepala sekolah dengan melakukan praktek-praktek politik melampaui batas kewenangannya dalam menguluarkan kebijakan membuat Bantaeng dan dinas pendidikan memiliki wajah suram untuk menangani struktur birokrasinya sendiri. Problem beberapa kepala sekolah yang bermasalah (tompo’bulu 6 orang) yang ternyata belum mendapat jalan penyelesaian oleh dinas terkait, padahal beberapa aktivis KOSKAR PPB sudah melakukan advokasi bersama masyarakat Tompo’bulu, dinas terkait sudah menjanjikan jalan keluarnya, tapi sampai saat ini benang kusutnya belum teratasi. Jika penanganan kebijakan birokrasi pendidikan masih mengedepankan aspek-aspek kekeluargaan dan kepentingan disertai otoritarianisme maka secara otomatis penyelesaian pendidikan yang belum berkualitas akan semakin sulit diharapkan dari pemerintah.
Problem lain yang bisa menjadi ancaman bagi mutu pendidikan di daerah, lemahnya mekanisme kontrol dinas terkait kepada kepala sekolah, guru membuat pendidikan dibeberapa tempat bermasalah, di Makassar(2009) saat menjelang ujian nasioal guru sekolah diproses dipengadilan karena tersangkut korupsi dana sekolah, tentu saja ini amat memilukan karena guru diharapkan fokus mengajar justru mengurusi proyek. Ini juga salah satu problem kebijakan pendidikan gratis karena gagal diterjemahkan olah guru-guru dan pemerintah dalam menjalankan tugas kependidikan harus mengedepankan profesionalisme dan fokus kinerja peningkatan kualitas bukan malah urus proyek pendidikan gratis. Lemahnya kontrol evaluasi berkala birokrasi terhadap guru,kepela sekolah dan mutu murid membuat mekanisme penyelesaian pendidikan tidak bisa tercapai.
Jalan Keluar Pendidikan Berkualitas
“ Belajar dari pengalaman,
pengalaman adalah guru yang paling berharga”
Dalam sebuah diskusi di Palopo penulis sebagai pembicara dihadapan aktivis mahasiswa se-kota Palopo dengan tema “saintifik problem solvin”. Penulis menguraikan banyaknya diantara kita yang bermasalah, tetapi ada orang yang bisa mengatasi masalahnya dan berhasil meraih kesuksesan, namun ada juga yang gagal menyelesaiakan masalahnya, kenapa? Karena orang yang menyelesaikan masalahnya berhasil menerapi masalah kronis yang menimpanya dengan melihat akar masalah baru kemudian mengobatinya sementara yang gagal menyelesaiakan masalahnya karena gagal memahami akar masalahnya sendiri biasnya proses penyelesaian masalah dilakukan dengan melihat dan menyelesaiakn bagian permukaannnya saja. Salah satu contoh penyelesaian masalah “Anarkisme Mahasiswa” dibeberapa kampus di Makassar didekati dengan modus birokrasi dengan melakukan pemecatan kepada semua mahasiswa yang melakukan anarkisme(memecah kaca kampus,melakukan pembakaran tempat pos penjagaan), di UIN misalnya 12 Mahaisiswa dipecat(2010) gara-gara melakukan kerusuhan pas seminar atau kuliah perdana MABA merespon masalah tersebut pihak kampus langsung melaporkan kepolisi untuk secepatnya melakukan investigasi kasus dan menangkap pelaku kerusuhan.
Tentu saja kampus telah berhasil memecat(UNM,UIN dan UH) banyak mahasiswa, namun kerusuhan tidak juga berakhir. Kampus telah memenangkan perang namun gagal memahami arti pendidikan yang humanis dan membebaskan sebagaimana uraian Faulo Freire. Harusnya kampus memahami brutalnya mahasiswa tidak terlepas juga dari penanganan kampus terhadap mahasiswa, penanganan pemerintah masalah kebijakan pendidikan yang partisipatif dan demokratis. Memang secara objektif lebih banyak yang membenarkan sikap kampus memecat mahasiswa namun, beberapa kasus yang terjadi(UIN,2010) sebenarnya sejak awal bermasalah karena problem pengambilan kebijakan oleh kampus. Saat pengambilan kebijakan di UIN tidak semua masukan diterima dan proses pengambilan kebijakan dinggap meyalahi aturan birokrasi, kampus menginginkan presiden mahasiswa ikut terlibat dalam penangan OPAK MABA, sementara seluruh BEM Fakultas menginginkan adanya batasan keterlibatan PRESMA karena fakultas akan menangani MABA dimasing-masing fakultasnya, namun masukan dari BEM FAKULTAS tidak diterima justru pihak rektorat sangat kelihatan keberpihakannya pada PERSMA, walhasil setelah OPAK hampir semua BEM fakultas melakukan pajak-pajak terhadap MABA sebagai bagian reaksi kebijakan yang tidak partisipatif, pas ketika pembukan kuliah umum MABA terjadilah aksi “Anarkisme” oleh beberapa pimpinan BEM Fakultas melihat kondisi tersebut pihak rektorat langsung memecat semua yang terlibat “anarkisme”(bukan berarti saya membela anrkisme mahasiswa, tapi saya mencoba melihat sisi anarkisme pihak kampus juga ada).
Kasus di atas menggambarkan jika kita menerapi masalah dengan pendekatan yang salah dan hanya melihat pada permukaan masalah(tangkai-tangkai masalah tanpa melihat akar masalah) maka proses penyelesaian masalah hanya akan menimbulkan korban pada orang lain. Penyelesaian masalah yang baik harus mengedepankan kepentingan semua pihak tanpa mengorbankan hak-hak mekanusiaan sesam,sehingga mekanisme terapi masalah menjadi jalan keluar terbaik bagi semua pihak. Tentu dari pemaparan tulisan ini penulis ingin menyampaikan bahwa dinas pendidikan dan pemerintah Bantaeng harusnya melakukan langkah-langkah strategis dan subtantif dalam menangani masalah pendidikan yang masih nihil dalam meningkatkan kualitas murid. Untuk itu bebrapa langkah startegis bisa dilakukan oleh pihak terkait untuk menangani buruknya kualitas pendidikan kita.
Pertama, gerakan Bantaeng gemar membaca harus diiringi dengan gerakan kultural di sekolah –sekolah dengan mengadakan kegiatan pelatihan kuantum reading, leaning dan peningkatan aparat pengajar dalam meningkatkan mutu pendidikan secara berkesinambungan. Dengan pendekatan kuantum sebagai strategi mutakhir pembelajaran saat ini akan ikut memompa semangat siswa berpatisipasi aktif dalam gerakan Bantaeng membaca, Ke dua rekayasa pendidikan kita harus memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam kegiatan minat baca dan partisipasinya, dengan adanya kebijakan pemerintah dan dinas pendidikan untuk memberikan penghargaan kepada siswa berestasi dalam hal menggalang teman-temannya membaca maka siswa akan menjadikan belajar adalah bagian dari kehidupannya ke tiga memberikan penghargaan kepada guru-guru berprestasi untuk peningkatan mutu pendidikan penghargaan khusus demi menjaga kultur pendidikan memuliakan yang memuliakan para pejuang pendidikan yang serius memperbaiki kaulitas pendidikan agar kita tidak tergolong sebagai masysrakat pelupa. Ke empat pengambilan kebijakan dalam menangangi pendidikan yang berkualitas harus melubatkan semua pihak, sehingga semua pihak memiliki rasa tanggungjawab yang sama untuk menjaga kualitas pendidikan kita. Ke lima pemerintah harus mendorong program peningkatan pendidikan berkualitas sebagai prioritas program, bukan malah mengusung gerakan program yang tidak bisa diukur standar kualitasnya. Ke enam dinas pendidikan harus melakukan kontrol pembelajaran disemua sekolah secara berkala termasuk mengontrol guru-guru dan kepala sekolah yang melalaikan kewajibannya, sebab tanpa kontrol proses evaluasi dan percepatan peningkatan kapasitas pendidikan akan sangat sulit dilakukan, coba bayangkan kalau mekanisme kontrol tidak ada berapa banyak guru yang akan membolos, berapa banyak guru yang akan mengerjakan proyek-proyek keuangan yang akan merugikan kualitas murid. Ke tujuh jika pemerintah melakukan mekanisme kontrol terhadap guru sebagai upaya disiplin dan profesionalisme kerja, maka pemerintah harus juga menjawab peningkatan kesejahteraaan guru. Guru-guru di malysia tidak lagi mengurus persoalan kesejahteraan diluar jam sekolah karena memang pemerintahan malaysia sudah menyiapkan mekanisme kebijakan yang menjamin kesejahteraan guru. Ke delapan dinas pendidikan sebagai dinas yang paling beranggungjawab dalam penanganan pendidikan harus melihat secara utuh birokrasinya juga karena banyaknya permasalahan pendidikan karena disebabkan oleh dinas pendidikan justru yang banyak menyalahi mekanisme kerja kedinasan(pengangkatan kepala sekolah diluar prosedur yang benar, pemindahan guru dan penempatan yang tidak objektif dsb) ke sembilan dinas pendidikan harus memiliki tenaga ahli sebagai perancang utama pendidikan yang berkualitas agar proses dan mekanisme kearah penmdidikan berkualitas bisa teratasi secepatnya. Ke sepuluh, peningkatan kualitas menulis guru dan siswa, jika aktivitas membaca tumbuh subur di sekolah maka salah satu hal yang bisa mengikatnya agar tetap bertahan hanya dengan meningkatkan prestasi tulis menulis di sekolah dengan cara mengaktifkan mading siswa dan guru atau bahkan dinas pendidikan menyeidakan jurnal dan koran tulisan siswa yang terbit setiap bulannya.
Pendidikan berkualitas sesungguhnya akan membuat martabat daerah akan meningkat, mari kita berkaca pada kebangkitan peradaban Islam diawali oleh semangat membaca dan peningkatan kualitas diri yang dilakukan oleh intelektual islam seperti alfarabi, di barat era kebangkitan dimulai dengan proses penerjemahan buku-buku filsafat,kedokteran dari islam dan yunani, malaysia tahun 60-an belajar ke indonesia dan membiayayai para pemudanya untuk belajar keluar negeri akhirnya malaysia jauh meninggalkan kita, jepang setelah terjadi bom di Hirosima dan Nagasaki dengan cepat bisa bangkit karena melakukan pembiayaan besar-besaran untuk meningkatkan mutu pendidikannya. Memang mereka yang bangkit selalu diawali dari keterpurukan, selalu di awali dari sebuah cita-cita dan semangat untuk berubah kearah yang lebih baik, mari kita belajar dari sejarah nabi Sulaeman saat tuhan memberikan pilihan ke Sulaeman, “hai Sulaeman silahkan engkau pilih, Tahta, Harta dan Ilmu”! Sulaeman hanya menjawab saya memilih Ilmu ya Tuhanku!, maka diberikanlah ilmu kepada Sulaeman, tak lama kemudian harta dan tahta ikut semua dibelakangnya, kejayaan diraihnya. Dalam Al qur’an sendiri Allah menyatakan “Ditinggikan oleh Allah derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat”.
Semoga tulisan ini membawa mamfaat bagi kita semua.. amin 3X...
Makassar, 03 Mei 2011
Bahtiar Direktur Institute Politic Center
Pengader senior KOSKAR PPB dan Pengader Nasional HMI-MPO serta penggiat masalah pendidikan dan kebijakan publik. Banyak menulis demokrasi,politik, kebijakan publik , gerakan sosial dan pendidikan partsipatoris.
0 Comments