Propokasi Atas Nama Pencabutan Perda Bebau Islami (Membangun Dosa Jariah)

Presiden Joko Widodo, Sumber : Google

Jejak Online - Pencabutan ribuan perda yang membuat kontraversi di kalangan masyarakat. Media-media Islami banyak memberitakan tentang diskriminasi karena penghapusan PERDA yang berbau islami. Banyak kalangan yang menyudutakan Presiden joko Widodo sebagai otak dibalik pencabuatan yang tidak sesuai dengan prosedur pencabutan, banyak pula yang menuduh sebagai pendukung kaum kapitalis dan berpihak kepada kaum minoritas (non Islam).

Dikutip dari Beberapa media onlinen dan elektronik, berikut ini pernyataan presiden Jokowi "Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dibatalkan itu, kata Jokowi, adalah peraturan yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi.

Selain itu, peraturan tersebut dianggap menghambat proses perizinan dan investasi serta menghambat kemudahan berusaha.

"Peraturan-peraturan itu juga bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi," ujar Jokowi.

"Saya tegaskan bahwa pembatalan ini untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar, yang toleran dan memuliki daya saing," lanjut Jokowi."

Penyataan ini sangat jelas adalah memcabut aturan yang bermasalah dan akan diganti dengan aturan yang lebih tinggi untuk membangun aturan yang lebih solid. Perda yang ada seharusnya mengcover semua kalangan yang ada di masyarakat. Bukankah lebih baik perda yang mengatur tentang agama hanya dalam Undang-Undang untuk menghindari konflik yang terjadi dalam masyarakat. Kita kenal di Indonesia terdiri dari banyak suku dan Agama.

Selain itu jangan kita menjastis orang karena masalah belum selesai. Seharusnya kita menunggu aturan baru yang akan dikeluarkan oleh Presiden dengan Mentri-Mentrinya. sehingga kita tau apakah ini memihak atau tidak dan menguntungkan pihak yang mana.

Sebelumnya, Jokowi dalam berbagai kesempatan menyinggung ribuan perda yang bermasalah. Ia menganggap aturan sebanyak itu menyulitkan, menghambat, bahkan menjerat kita sendiri.

Jauh sebelum perda ini di cabut, presiden Jokowi mengaku sempat bertanya jumlah banyak aturan yang ada di Indonesia. Kementerian Bappenas menjawab ada sekitar 42.000 aturan dalam bentuk perpres, PP, permen, hingga perda.

"Bayangkan sebagai kapal besar, bangsa besar, aturan kita sebanyak itu," kata Jokowi dalam Dialog Publik "Membangun Ekonomi Indonesia yang Berdaya Saing" di Balai Kartini, Kuningan, Rabu (30/3/2016).

Jokowi mengaku sempat membaca beberapa perda bermasalah tersebut. Semakin banyak membaca perda itu, ia mendapati banyak keanehan.

Presiden lalu menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghapus semua perda bermasalah tanpa perlu mengkaji. Kajian terlebih dulu dianggap Jokowi akan membuat penyelesaianya lama.

"Saya sudah perintah Mendagri yang 3.000 (perda) tahun ini hilangin semuanya. Enggak usah dikaji-kaji, wong bermasalah dikaji. Hapus," kata Jokowi.

Sebagaia masyarakat Indonesia, mari kita mengumpulkan 42.000 aturan dari semua jajaran dan mengkaji ulang perda-perda tersebut sehingga jangan kita hanya melihat perda yang telah dihapus. Tapi mari kita menunggu aturan apa yang akan dikeluarkan oleh Presiden terkait aturan yang telah dihapus.

Propokasi yang terjadi beberapa hari ini membuat masyarakat bingung memilah dan memilah mana yang benar dana mana yang tidak benar. Kita telah membangun kebencian tanpa ada titik temu dan titik penyelasain masalah. Aturan baru belum keluar dan masih banyak perda yang perlu dikaji ulang. Ada 42.000 aturan d negara ini. Berapa banyak yang telah kita laksanakan?. Dan berapa banyak yang terkadang mempersulit kita di instansi pemerintahan?. sadarilah itu.

Jadi jangan hanya membangun kebencian karena itu adalah dosa yang kita bangun. membuat orang benci adalah dosa abadi yang akan ditanggun oleh pelakunya.